Laksamana R E Martadinata

   R. Eddy Martadinata dilahirkan tanggal 29 Maret 1921 di Bandung, Jawa Barat. Ayahnya bernama R. Rukhiyat Martadinata, seorang pegawai Departement van Oorlog (Departemen Perang) Hindia Belanda, sedangkan ibunya bernama Nyi R. Sukaeni. Eddy adalah anak tertua dalam keluarga ini.

   Eddy memulai masa sekolahnya di Sumatra Selatan, sebab pada tahun 1927 ayahnya pindah bekerja di SS (Staats – Spoorwagen) Jawatan Kereta Api di Kertapati, Palembang. Mula-mula Ia memasuki HIS (Hollandsche Inlandsche School, Sekolah Dasar) di Palembang. Waktu duduk di kelas dua, orang tuanya pindah ke Lahat dan di kota inilah Ia dalam tahun 1934 menamatkan HIS. Sekolah selanjutnya yang dimasukinya ialah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Sekolah Menengah Pertama) Karena di Lahat tidak ada MULO, maka ia terpaksa bersekolah di Palembang. Dalam masa ini ia ditimpa musibah, yakni ibunya meninggal dunia. Pendidikan MULO dilanjutkan di Tasikmalaya, sehubungan dengan kepindahan ayahnya ke kota ini. Tak lama kemudian ayahnya dipindahkan ke Bandung dan di kota inilah Eddy Martadinata menyelesaikan pendidikan MULO pada tahun 1938.

   Pendidikan selanjutnya yang diikutinya ialah AMS (Algemeene Middelbare School, Sekolah Menengah Atas) di Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1941. Ayahnya ingin agar Ia memasuki Militaire Luchtvart (Sekolah Penerbang) di Negeri Belanda. Tetapi sang anak lebih tertarik pada bidang bahari dan akhirnya ayahnya menyetujui Eddy mengikuti pendidikan pada Zeevaart Technische School (Sekolah Teknik Pelayaran) di Jakarta. Sekolah ini tidak sempat diselesaikannya berhubung dengan menyerahnya Pemerintah Hindia-Belanda kepada Jepang bulan Maret 1942. Untuk beberapa waktu lamanya R.E. Martadinata bekerja sebagai penterjemah pada Kantor Besar Jawatan Kereta Api di Bandung. Barulah pada awal tahun 1943 ia memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikannya di bidang kebaharian. Ia memasuki SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) yang dibuka Jepang untuk mengatasi kurangnya tenaga-tenaga pelaut pada masa itu. Karena Eddy sudah pernah mengikuti pendidikan di Sekolah Teknik Pelayaran pada Zaman Belanda, maka ia dimasukkan ke tingkat crash progam. Lama pendidikan enam bulan.

   Semula siswa-siswa SPT di didik untuk melakukan tugas-tugas di bidang pelayaran niaga, tetapi berhubung dengan situasi perang, maka mereka juga diberi pendidikan semi militer.

    Selama mengikuti pendidikan di SPT bakat R.E. Martadinata sebagai pelaut tampak menonjol, ditambah dengan kemampuannya berbahasa Jepang, maka ia diangkat menjadi guru bantu. Guru-guru lain diantaranya ialah M. Pardi dan Adam yang kelak akan menjadi tokoh-tokoh pembina Angkatan Laut R.l. Dalam masa ini pula, yakni pada tanggal 23 Agustus 1943 R.E. Martadinata menikah dengan Sutiyarsih. Dari perkawinan keduanya dikaruniai Tuhan tujuh orang anak, tiga laki-laki dan empat wanita. Adapun anak-anak tersebut adalah Suhaemi, Siti Hadijah, Yudiarti, Irzansyah, Mariam, Kuntandi Vittorio (lahir di Italia), dan Rasita Riyanti.

   Jabatan sebagai guru dipegang Martadinata sejak bulan Agustus 1943 sampai September 1944. Sesudah itu ia diangkat sebagai nakhoda kapal pelatih. Tugas ini membuka kesempatan yang lebih besar baginya untuk mengembangkan keahlian di bidang kelautan.

   Pengalaman yang diperoleh dalam jaman Jepang banyak artinya bagi Martadinata dalam tugas-tugasnya sesudah kemerdekaan diproklamasikan. Pada mulanya ia mengumpulkan sejumlah pemuda bekas siswa SPT. Mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Dean, Jakarta. Sesudah itu mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan di Jalan Budi Utomo, Jakarta. Sesudah pemerintah mengumpulkan pembentukan BKR, maka R.E. Martadinata bersama M. Pardi, Adam dan lain-lain membentuk BKR-Laut, Pusatnya berkedudukan di Jakarta. M. Pardi diangkat sebagai pimpinan, sedangkan R.E. Martadinata dan beberapa pemuda pelaut lainnya sebagai anggota staf pimpinan.

   Sementara itu R.E. Martadinata mendapat tugas merencanakan ekspedisi laut ke Lampung untuk menyebarluaskan berita Proklamasi. Pimpinan ekspedisi diserahkannya kepada Yasanatakusumah. Pulang dari Lampung Martadinata diserahi tugas menyusun organisasi BKR-Laut Jawa Barat. Sebagai komandan diangkat Adam, sedangkan Martadinata menjadi wakil Komandan. Di samping itu ia tetap menjadi anggota staf pimpinan BKR-Laut Pusat.

   Tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengumumkan pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). BKR pun dilebur menjadi TKR. BKR-laut pun berubah menjadi TKR-Laut. Pada akhir tahun 1945 markas TKR-Laut Pusat di pindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Sebenarnya Martadinata bermaksud tetap tinggal di Jawa Barat untuk mengembangkan organisasi TKR-Laut Jawa Barat, tetapi atas desakan M. Pardi, maka ia pun ikut pindah ke Yogyakarta.

   Nama TKR kemudian diubah lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). TKR-Laut pun berganti nama menjadi TRI-Laut dan pada bulan Pebruari 1946 berganti lagi menjadi ALRI (Angkatan Laut Republik Indone­sia). Markas TRI-Laut berganti nama menjadi Markas Besar Umum (MBU) ALRI.

    Dalam struktur organisasi yang baru itu Mayor R.E. Martadinata diangkat menjadi Kepala Staf Operasi V (Bagian Perencana). Ia banyak mencurahkan perhatian untuk menyelesaikan masalah ruwet yang timbul dalam tubuh ALRI. Salah satu di antaranya ialah soal kedudukan dan pembagian tugas antara MBU ALRI di Yogyakarta dengan MT (Markas Tertinggi) ALRI yang berkedudukan di Lawang, Jawa Timur. Markas di Lawang ini dibentuk berdasarkan spontanitas pemuda-pemuda pelaut di daerah Jawa Timur. R.E. Martadinata mengundang perwira remaja untuk mencari pemecahan masalah tersebut. Ia menginginkan agar perwira-perwira senior di Yogyakarta dan di Lawang dapat menyatukan diri dalam wadah Markas ALRI yang tunggal.

   Usaha itu kurang berhasil disebabkan ambisi tiap-tiap kelompok terlalu besar untuk memegang pimpinan ALRI. Akhirnya R.E. Martadinata mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan tidak percaya terhadap pimpinan ALRI. Ia mendesak agar pemerintah membebas-tugaskan para pimpinan ALRI yang saling bertentangan itu. Mosi itu belum mendapat tanggapan dari pemerintah karena perhatian sedang ditujukan untuk menghadapi tentara Belanda. Namun para perwira senior mulai menyadari kekeliruan mereka. Hasil positif baru tercapai setelah terbentuk DAL (Dewan Angkatan Laut) bulan Januari 1947. Badan inilah yang diserahi tugas untuk menyelesaikan perbedaan yang timbul di kalangan ALRI.

   Dari jabatan sebagai Kepala Staf Operasi, R.E. Martadinata dipindahkan untuk memimpin pendidikan Latihan Opsir Kalibakung. Jabatan ini mulai dipegangnya bulan Maret 1947. Pendidikan ini lebih bersifat pendidikan upgrading bagi perwira-perwira ALRI.

   Baru kira-kira empat bulan pendidikan berlangsung, Belanda sudah melancarkan Agresi Militer 1. Eddy Martadinata memerintahkan para siswa dan guru membentuk pasukan pertahanan. Ketika Belanda menyerang Kalibakung tanggal 25 Juli 1947 terjadi pertempuran yang cukup sengit. Di pihak ALRI gugur dua orang siswa.

   Belanda berusaha menduduki Kalibakung, sebab di Kalibakung banyak berkumpul anggota ALRI yang datang dari Tegal. Tanggal 3 September 1947 Belanda melancarkan serangan udara. R.E. Martadinata mengundurkan diri ke luar kota dan bersama anak buahnya Ia lalu melakukan perang gerilya di sekitar Tegal dan Pekalongan. Akhirnya mereka bergabung dengan Staf Pimpinan Pangkalan IV Tegal di Wonosobo.

   Setelah Agresi Militer I Belanda berakhir, R.E. Martadinata ditarik ke MBU ALRI di Yogyakarta, tidak lama kemudian Ia diperintahkan untuk membuka Sekolah Basic Special Operatun (BSO) di Sarangan, siswanya terdiri atas bekas siswa Kalibakung berjumlah 30 orang, mereka menyelesaikan pendidikan pada bulan Oktober 1948.

   Agresi Militer I Belanda diakhiri dengan Perjanjian Renville, tetapi hubungan antara Republik Indonesia dan Belanda tetap tegang. Perundingan-perundingan diplomatik di bawah pengawasan KTN (Komisi Tiga Negara) menemui jalan buntu. Akhirnya Belanda bersiap-siap untuk menyerang Republik Indonesia kembali.

Angkatan perang Republik Indonesia menyusun rencana untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda. Diputuskan antara lain untuk memindahkan markas pusat ALRI ke Aceh. Tanggal 1 Desember 1948 Kepala Staf Angkatan Laut Kolonel R. Subiyakto beserta anggota stafnya pindah ke daerah ini. Ia diangkat menjadi wakil KSAL di Aceh, sedangkan Letnan Kolonel Jayadiningrat sebagai wakil untuk Jawa, di Aceh dibentuk ALRI-DA (ALRI Daerah Aceh).

   Dalam kedudukan sebagai wakil komandan ALRI-DA, E. Martadinata mendapat tugas untuk mengendalikan kegiatan staf. Tugasnya mencakup dua bidang kegiatan, yakni melaksanakan pendidikan dan mengkoordinasi kegiatan ”Armada Penyelundup”. Di bidang pendidikan berhasil dibuka sekolah yang disebut Training Station di Serangjaya. Armada penyelundupan dipimpin oleh Mayor John Lie yang melakukan kegiatan menyelundupkan senjata dari luar negeri untuk membantu perjuangan.

   Sesudah bertugas selama kurang lebih sepuluh bulan di Aceh, dalam bulan Oktober 1949 Martadinata kembali ke Jawa. Waktu itu sudah tercapai gencatan senjata antara Rl dan Belanda yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan KMB (Konferensi Meja Bundar). Sesuai dengan persetujuan KMB, Belanda menyerahkan peralatan perangnya, termasuk kapal-kapal perang kepada Angkatan Perang Rl. Salah satu kapal yang diserahkan itu ialah HMS Morotai yang kemudian diganti namanya menjadi KRI Hang Tuah, R.E. Martadinata diangkat menjadi komandannnya.

   KRI Hang Tuah merupakan kapal perang terbesar yang dimiliki ALRI pada masa itu. Kapal ini ditugaskan untuk melakukan operasi-operasi militer menumpas pemberontakan Andi Azis di Ujung Pandang dan RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku. Tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakannya dengan baik.

   Hanya lima bulan Kolonel E. Martadinata menjadi Komandan KRI Hang Tuah. Sesudah itu Ia diangkat menjadi Kepala Staf KDMS (Komando Daerah Maritim Surabaya). Jabatan ini pun tidak lama dipangkunya, sebab tiga bulan kemudian Ia ditarik ke Staf Operasi Angkatan Laut di Jakarta. Penugasan ini hanya sebagai persiapan untuk memegang jabatan sebagai komandan kapal perang Tjerk Hiddes yang baru dibeli dari Belanda. Kapal ini kemudian diberi nama KRI Gajah Mada. Jabatan sebagai komandan KRI Gajah Mada mulai dipangku R.E. Martadinata bulan Februari 1951. Prestasi yang dicapai R.E. Martadinata selama menjalankan tugas meyakinkan pihak atasan, sehingga dalam bulan Agustus 1952 Ia diserahi jabatan sebagai Kepala Staf Operasi IV merangkap sebagai Perwira Perencana. Dalam jabatan ini ia diundang oleh Angkatan Perang Filipina untuk merundingkan kerjasama antara ALRI dengan Angkatan Laut Filipina. Sesudah itu antara bulan Juli 1953 sampai April 1954 ia mendapat kesempatan mengikuti pendidikan pada United States Navy Post Graduate School di Amerika Serikat.

   Sementara itu ALRI selalu berusaha mengembangkan diri. Dalam rangka itulah R.E. Martadinata bersama beberapa perwira lain termasuk Yos Sudarso mendapat tugas khusus selama tiga tahun di Italia. Mereka bertugas mengawasi pembuatan kapal-kapal yang dipesan oleh ALRI dari negara tersebut. Pulang dari menjalankan tugas di Italia ia diangkat menjadi Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Tugas ini dapat dilaksanakannya dengan baik berkat kegemarannya membaca buku-buku pengetahuan seperti sejarah, hukum dan agama.

   Akhir tahun 1958 Martadinata ditugaskan ke Yugoslavia untuk mengawasi pembuatan kapal-kapal perang yang dipesan ALRI dari negara tersebut. Waktu kembali ke tanah air, ia menghadapi pergolakan yang sedang terjadi dalam tubuh ALRI. Beberapa orang perwira muda menuntut supaya pimpinan ALRI diganti. Di antara perwira muda yang melancarkan tuntutan itu ialah Letnan Kolonel Yos Sudarso, Letnan Kolonel Ali Sadikin, dan Letnan Kolonel R. Suhadi. Latar belakang pergolakan itu adalah kebijaksanaan pimpinan Angkatan Laut yang kurang memberikan perhatian kepada para pelaut bekas pejuang kemerdekaan. Mereka yang dulunya terlibat dalam perang kemerdekaan dikalahkan melalui Selection Board oleh para pelaut bekas Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) yang sesuai dengan KMB diterima sebagai anggota ALRI.

   Untuk mengatasi pergolakan tersebut, maka pemerintah mengangkat Kolonel R.E. Martadinata sebagai Kepala Staf ALRI terhitung tanggal 17 Mei 1959. Dalam jabatan sebagai KSAL, Ia bertugas meningkatkan pemeliharaan dan stabilitas keamanan, meningkatkan pembangunan TNI-AL, melaksanakan koreksi serta penertiban ke dalam. Pelantikan sebagai KSAL dilaksanakan tanggal 20 Juli 1959, pada waktu itu Martadinata baru berusia 38 tahun.

   R.E. Martadinata memegang jabatan KSAL pada saat negara sedang menghadap masa-masa sulit. Akhir tahun 1961 pemerintah mengumumkan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang intinya ialah merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda dengan jalan militer. Mau tak mau Angkatan Laut diikut-sertakan dalam tugas tersebut. Setelah masalah Irian Barat selesai dengan diserahkannya daerah tersebut oleh Belanda kepada Rl, timbul pula masalah lain, yakni pembentukan Federasi Malaysia yang oleh pemerintah RI dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan wilayah Rl. Pemerintah mengumumkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang intinya adalah menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia, untuk itu maka Angkatan Laut pun terlibat pula dalam operasi-operasi militer.

   Sementara itu di dalam negeri PKI (Partai Komunis Indonesia) semakin memperbesar pengaruhnya, partai ini berusaha merebut kekuasaan negara dan sekaligus mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 PKI melancarkan pemberbntakan yang dikenal dengan nama G-30-S/PKI (Gerakan 30 September/PKI). Mereka menculik dan membunuh beberapa orang pejabat teras Angkatan Darat. Dalam keadaan kritis itu Martadinata segera memberikan reaksi mengutuk pemberontakan dan menyatakan ALRI bekerjasama dengan Angkatan Darat untuk menumpas G-30-S/PKI.

   Sikap R.E. Martadinata yang mengutuk PKI ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno, karena itulah dalam bulan Pebruari 1966 Ia diberhentikan dari jabatan Menteri/Panglima Angkatan Laut. Sesudah pemerintah Orde Baru berdiri, Laksamana R.E. Martadinata diangkat menjadi Duta Besar dan Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan terhitung mulai bulan September 1966. Jabatan itu tidak lama dipangkunya, sebab pada tanggal 6 Oktober 1966 helikopter yang dikemudikannya menabrak bukit di daerah Puncak, Jawa Barat. Eddy Martadinata tewas dalam kecelakaan tersebut.

   Pemerintah RI menghargai jasa dan pengabdiannya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan tanah air, khususnya terhadap Angkatan Laut. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.220 tahun 1966 tanggal 7 Oktober 1966, Laksamana Laut R.E. Martadinata dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

sumber : wikipedia